.jpeg) |
| Foto : Perwakilan KPA, Nanda Rizki |
ACEH TIMUR - Upaya pemulihan pascabencana di Aceh Timur kini dibayangi dinamika politik. Di tengah distribusi logistik pengungsi yang belum optimal dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih lesu, muncul berbagai narasi liar yang menyasar Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky.
Langkah cepat Al-Farlaky yang sebelumnya mendapat apresiasi saat turun langsung ke lokasi pengungsian, kini seolah tertutupi oleh isu-isu yang tidak berkaitan dengan penanganan bencana. Berbagai spekulasi tanpa dasar yang jelas pun menyebar luas di ruang digital.
Perwakilan Koalisi Pemuda Aceh (KPA), Nanda Rizki, menilai adanya kejanggalan dalam pola serangan tersebut. Ia menduga ada upaya sistematis untuk merusak citra politik bupati.
“Ini bukan kritik biasa. Polanya terstruktur dan muncul ketika citra kepala daerah meningkat karena kerja nyata di lapangan saat banjir. Patut diduga ada upaya untuk mereduksi marwah politik Bupati Al-Farlaky,” ujar Nanda, Kamis (24/4/2026).
Menurutnya, serangan dimulai dari percakapan informal di masyarakat dari warung hingga meja kopi yang kemudian berkembang menjadi opini publik yang negatif.
“Ketika bupati menjadi sorotan karena fokus pada kerja-kerja kerakyatan, pihak tertentu yang merasa tidak diuntungkan langsung menyerang aspek personalnya. Ini pola lama,” katanya.
Nanda juga mengingatkan bahwa dalam situasi duka seperti saat ini, penyebaran informasi tanpa verifikasi hanya akan memperkeruh keadaan.
“Fokus kita seharusnya pada pemulihan. Jangan sampai energi masyarakat habis untuk perdebatan yang dibentuk oleh kepentingan tertentu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dinamika politik tidak seharusnya mengabaikan etika.
“Politik boleh berbeda, tetapi tidak boleh menjatuhkan dengan cara yang tidak bermartabat. Jika ada dugaan pelanggaran, uji melalui mekanisme yang ada, bukan dengan membangun opini liar. Bedakan kritik berbasis fakta dengan fitnah yang hanya asumsi,” ujarnya.
Nanda menutup dengan mengingatkan bahwa arus informasi saat ini sering kali lebih cepat daripada proses verifikasi, sehingga berpotensi menggeser empati publik terhadap korban bencana.
“Aceh Timur tidak membutuhkan kegaduhan tambahan. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan kolektif untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak banjir,” pungkasnya.[]
