WASATHA.COM, BANDA ACEH – Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA-RI) membahas berbagai
permasalahan dan solusi dengan Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan
dan Anak (Puspa) Aceh agar bisa membangun sinergi dalam penurunan angka
kekerasan terhadap anak.
Hal tersebut dibahas dalam kegiatan “Sosialisasi Panduan
Sinergi Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugnan Anak untuk Forum Puspa”
yang berlangsung di Banda Aceh, Selasa (3/9/2019).
Dra Maydian Wardiastuti, Asisten Deputi Partisipasi Organisasi
Keagamaan dan Kemasyarakatan KPPPA RI mengatakan bahwa sinergitas antara
pemerintah, pengusaha dan masyarakat perlu dibangun untuk mendorong peningkatan
mutu terhadap pemberdayaan perempuan dan menurunkan angka kekerasan terhadap
anak.
“Jika lembaga-lembaga dan semua pihak dapat saling bersinergi,
maka akan lebih memudahkan dalam menyelesaikan persoalan karena mempunyai satu
tujuan yang sama,” kata Dra Maydian dalam sambutannya.
Lanjutnya, ketika suatu program sudah berjalan maka jangan
hanya berhenti sampai disitu, akan tetapi terus dilanjutkan.
“Apa yang sudah dilakukan (program) itu terus dilakukan,
jangan sampai nanti masyarakat sudah terbuka dan senang hati menerima untuk
menyelesaikan masalah mereka, akan tetapi pas anggarannya habis malah bubar
bahkan meninggalkannya, tentu sedih mereka,” ujarnya.
Hal yang sama juga dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Aceh, Nevi Ariyani dalam kegiatan tersebut.
Ia mengatakan, terus mengupayakan program-program dalam
mengentaskan permasalahan terkait pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak-anak
di Aceh yang sejalan dengan visi Pemerintah Aceh dan RI.
“Untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik,
perlu digalang partisipasi aktif semua pihak. Tidak hanya lembaga pemerintahan,
namun juga dunia usaha, media, dan melibatkan masyarakat untuk turut berperan aktif,”
terangnya.
Ketua Puspa Aceh, Amrina Habibi menyebutkan permasalahan
yang terjadi sekarang harus mulai di selesaikan dari keluarga dan ide-ide dari akademisi
serta mahasiswa.
“Saya sangat optimis, saya rasa ini merupakan hal yang positif
dan menjadi hal yang besar untuk merubah suatu keadaan di Aceh dalam trend
kasus kekerasan yang meningkat,” sebutnya.
Ketika berbicara kampus, katanya peran dari pihak akademisi
dan para mahasiswa sangat dibutuhkan seperti halnya ketika pengabdian
masyarakat.
“Dalam pengabdian masyarakat bukan hanya melatih potensi
akademik, tetapi bagaimana kita menggerakkan dan lebih aktif untuk menjawab
persoalan ril yang terjadi di masyarakat,” tandasnya.
Pada kegiatan tersebut juga berlangsung perjanjian kerjasama
MoU Forum Puspa Aceh Keumalahayati dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
Perjanjian tersebut ditandangani langsung oleh Ketua Puspa
Aceh, Amrina Habibi dan Dr Fakhri, Dekan FDK UIN Ar-Raniry yang diwakili oleh Dr
T Lembong Misbah, Wakil Dekan III FDK UIN Ar-Raniry Banda Aceh. []