Wigneswaran menyatakan solidaritasnya pada menteri-menteri Muslim yang mengundurkan diri pekan lalu dengan mengatakan pemerintah gagal memastikan keselamatan komunitas minoritas di Sri Lanka.
 |
| FOTO: smart-energy.com |
WASATHA.COM, SRI LANKA - Pemerintah Sri Lanka pada Senin melarang penggunaan bahasa Arab untuk nama jalan, menurut laporan media.
Surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Bahasa Resmi Sri Lanka meminta otoritas untuk mencopot papan nama jalan berbahasa Arab, lapor Sunday Times yang berbasis di Kolombo.
“Otoritas akan mengambil langkah cepat untuk bertindak berdasarkan surat edaran ini dan menurunkan papan nama yang melanggar hukum,” kata Menteri Bahasa Resmi Mano Ganesan.
“Karena ini kebijakan umum, kami tak dapat mengizinkan papan nama jalan dicetak dalam bahasa lain selain Inggris, Sinhala dan Tamil,” ujar Ganesan.
Surat edaran itu juga mewajibkan permohonan izin jika akan menggunakan bahasa lain untuk papan nama jalan.
Sri Lanka mengambil langkah ini sebagai tanggapan terhadap pemboman yang menargetkan sejumlah gereja dan hotel pada Minggu Paskah, 21 April, yang menewaskan lebih dari 250 orang dan melukai 500 lainnya.
Keputusan tersebut diambil pada hari ketika Badan Investigasi Khusus (SIB) menyerahkan temuannya tentang pemboman kepada Presiden Maithripala Sirisena.
Pemerintah Sri Lanka pada 22 April menunjuk SIB untuk mengidentifikasi akar penyebab serangan teror dan hal-hal terkait lainnya.
Pelaku pemboman itu disebut-sebut terkait dengan kelompok teror Daesh. Pemerintah berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membatasi penyebaran kelompok tersebut.
Sirisena memberikan pernyataan kontroversial dengan meminta rakyatnya “untuk tidak memberikan ruang bagi Muslim Prabhakaran lahir”.
“Hari ini para pemimpin agama dan politisi terpecah,” ujar Sirisena pada Sabtu lalu.
Prabhakaran adalah pemimpin Macan Pembebasan Tamil Elam (LTTE) yang berbasis di Jaffna—kelompok separatis yang menuntut negara daulat berdasarkan etnis Tamil di utara Sri Lanka. Dia tewas pada 2009 dalam operasi militer besar-besaran oleh pemerintah Sinhala.
Namun, pemimpin tinggi Tamil pada Senin meminta investigasi internasional terhadap dugaan diskriminasi yang dialami komunitas Muslim minoritas di negara itu setelah bom Minggu Paskah.
“Hak-hak asasi umat Islam dilecehkan,” C V Wigneswaran, mantan kepala menteri Provinsi Utara yang didominasi Tamil kepada wartawan pada Minggu.
“Muslim adalah bagian dari komunitas Sri Lanka, mereka menjadi sasaran ketidakadilan, ini melanggar konstitusi negara,” ujar Wigneswaran di Jaffna, seperti dikutip Press Trust of India (PTI).
Wigneswaran menyatakan solidaritasnya pada menteri-menteri Muslim yang mengundurkan diri pekan lalu dengan mengatakan pemerintah gagal memastikan keselamatan komunitas minoritas di Sri Lanka.
Sembilan menteri Muslim mengundurkan diri pekan lalu untuk mempermudah otoritas menyelidiki beberapa dari mereka.
Ada 19 Muslim dari 225 anggota parlemen dan sembilan anggota Kabinet, negara bagian dan wakil menteri.
“Tuduhan terhadap politisi Muslim belum terbukti. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengunduran diri itu,” kata Wigneswaran.[]
