Kebijakan ini dipandang sebagian pihak sebagai langkah realistis. Setiap tahun, jutaan lulusan baru memasuki dunia kerja, sementara kesempatan kerja yang tersedia belum mampu menampung seluruhnya. Ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut solusi nyata. Dalam situasi itu, perguruan tinggi dinilai harus ikut bertanggung jawab dengan menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan pasar.
Di atas kertas, gagasan tersebut tampak masuk akal. Kampus dianggap perlu lebih adaptif, efisien, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi. Jurusan yang minim peminat serta dinilai sulit menyerap lulusan ke dunia kerja pun mulai dipertanyakan keberadaannya.
Namun, sejumlah akademisi menilai pendekatan itu terlalu sempit. Pendidikan tinggi dinilai tidak bisa hanya diukur dari seberapa cepat lulusan mendapatkan pekerjaan atau berapa besar nilai ekonomi yang dihasilkan. Jika seluruh kebijakan kampus hanya berpatokan pada kebutuhan industri jangka pendek, maka fungsi dasar pendidikan sebagai ruang pengembangan ilmu pengetahuan terancam hilang.
Pendidikan sejatinya bukan sekadar tempat mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memahami persoalan sosial, dan berkontribusi bagi peradaban. Tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara sejak lama menegaskan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia.
Dalam konteks itu, bidang ilmu sosial, humaniora, seni, dan pendidikan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak logika pasar. Jurusan-jurusan tersebut kerap dianggap kurang menjanjikan secara ekonomi karena tidak langsung terhubung dengan sektor industri. Padahal, disiplin ilmu tersebut berperan besar dalam membentuk cara masyarakat memahami budaya, demokrasi, etika, hingga kebijakan publik.
Ekonom Daron Acemoglu juga pernah menyoroti pentingnya pendidikan yang tidak hanya tunduk pada kebutuhan pasar jangka pendek. Menurutnya, dunia kerja berubah sangat cepat, sementara kemampuan berpikir kritis, beradaptasi, dan memecahkan masalah justru menjadi modal utama menghadapi masa depan.
Oleh karena itu, persoalan utama sesungguhnya bukan semata-mata pada jurusan yang dianggap tidak relevan. Banyak pihak menilai akar masalah justru berada pada sistem ekonomi yang belum mampu menciptakan lapangan kerja memadai serta arah pembangunan industri yang belum terintegrasi dengan dunia pendidikan.
Menutup program studi mungkin terlihat sebagai langkah cepat dan tegas. Namun, kebijakan itu dikhawatirkan hanya menjadi cara instan menutupi persoalan yang lebih besar tanpa menyentuh akar masalah.
Di sisi lain, mahasiswa menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Mereka memilih jurusan dengan harapan membangun masa depan, tetapi kini harus dihadapkan pada ketidakpastian: apakah jurusan yang mereka pilih akan tetap bertahan, atau justru dihapus karena dinilai tidak sesuai kebutuhan pasar.
Jika seluruh kebijakan pendidikan tunduk pada prinsip “yang laku dipertahankan, yang tidak laku disingkirkan”, maka kampus berisiko kehilangan jati dirinya. Perguruan tinggi tidak lagi menjadi ruang pencarian ilmu dan gagasan, melainkan sekadar pabrik pencetak pekerja siap pakai. Perdebatan ini menunjukkan bahwa yang perlu dievaluasi bukan hanya jurusan tertentu, tetapi juga cara masyarakat dan negara memaknai pendidikan. Sebab ketika ilmu hanya dinilai dari keuntungan ekonomi, maka yang hilang bukan sekadar satu program studi, melainkan masa depan pemikiran itu sendiri. [Miftahul Jannah]
