Brunei Darussalam dulunya adalah Kesultanan besar di wilayah Kalimantan pada abad ke-15 hingga ke-17. Pengaruhnya bahkan sempat meluas hingga ke Filipina. Namun seiring waktu, wilayahnya menyusut, hingga akhirnya menjadi protektorat Inggris pada abad ke-19. Brunei memperoleh kemerdekaan penuh pada tahun 1984, dan sejak itu tetap mempertahankan sistem monarki absolut di bawah kepemimpinan Sultan, yaitu Hassanal Bolkiah. Yang menarik, stabilitas politik ini berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat yang relatif tinggi.
Hal pertama yang paling mencolok saat berada di Brunei adalah kebersihan. Selokan tampak jernih tanpa sampah, jalanan bersih, dan hampir tidak terlihat limbah berserakan. Ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari budaya disiplin yang kuat dan penegakan aturan yang konsisten. Bahkan pelanggaran kecil seperti membuang sampah sembarangan atau merokok di tempat terlarang bisa dikenai denda yang cukup besar. Kebijakan ini membentuk kebiasaan kolektif: masyarakat menjadi sangat sadar akan kebersihan dan ketertiban.
Lalu lintas di Brunei juga memberikan pengalaman yang kontras. Pengemudi sangat tertib, nyaris tanpa suara klakson. Yang paling mengesankan adalah bagaimana mobil akan berhenti dari kejauhan hanya untuk memberi jalan kepada pejalan kaki. Ini bukan sekadar aturan, tapi refleksi dari budaya saling menghargai. Di banyak tempat, pejalan kaki sering harus “mengalah” di sini justru sebaliknya.
Menariknya, gaya hidup di Brunei sangat bergantung pada kendaraan pribadi. Hampir semua orang menggunakan mobil, sementara sepeda motor relatif jarang terlihat. Hal ini berkaitan dengan harga bahan bakar yang sangat murah dan hasil dari kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas. Ironisnya, harga air minum bisa jauh lebih mahal dibandingkan bahan bakar, sebuah gambaran unik tentang struktur ekonomi negara tersebut.
Kemakmuran Brunei memang bertumpu pada dua komoditas utama: minyak dan gas. Namun yang membuatnya berbeda adalah bagaimana kekayaan ini didistribusikan. Pendidikan dan layanan kesehatan disediakan secara gratis oleh negara, dan tidak ada pajak penghasilan bagi warga. Bahkan bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah menyediakan perumahan dengan skema pembayaran yang sangat ringan. Ini menciptakan rasa aman sosial yang kuat di kalangan penduduk.
Di sisi budaya, masyarakat Brunei dikenal sangat ramah dan dermawan. Tradisi berbagi terasa hidup, terutama saat perayaan seperti Idul Fitri. Jika di banyak tempat perayaan berlangsung beberapa hari, di Brunei suasana Lebaran bisa terasa hingga sebulan penuh. Tradisi “open house” menjadi momen penting, di mana siapa pun bisa datang berkunjung, makan bersama, dan merasakan kehangatan sosial tanpa sekat.
Pada akhirnya, Brunei menghadirkan sebuah model kecil tentang bagaimana kombinasi antara kekayaan sumber daya, kepemimpinan yang stabil, serta budaya disiplin dapat membentuk masyarakat yang tertib dan sejahtera. Tentu, tidak semua hal bisa dibandingkan secara langsung dengan daerah lain seperti Aceh karena konteks sejarah, ekonomi, dan sosialnya berbeda. Namun pengalaman ini setidaknya membuka perspektif: bahwa keteraturan dan kebersihan bukan sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang bisa dibangun jika ada komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
Brunei mungkin tidak besar secara wilayah, tapi ia memberikan pelajaran yang cukup besar tentang bagaimana sebuah negara bisa berjalan dengan rapi hampir tanpa suara, tapi penuh makna. [Mallikatul Hanin]
