Direktur Eksekutif The Aceh Institute, Muazzinah,B.Sc,.MPA
WASATHA.COM, Banda Aceh - Warisan kemiskinan di Aceh ini tidak mungkin dituntaskan oleh seorang PJ Gubernur. Belum lagi polemik tugas PJ hanya untuk menyukseskan Pilkada. Jadi rasanya sulit bagi PJ menuntaskan kemiskinan Aceh. Demikian kesimpulan dialog publik yang diselenggarakan oleh Hurriah Foundation dengan tema Warisan Kemiskinan dan Tantangan PJ Gubernur, pada Selasa (28/6) di Banda Aceh.
“Warisan kemiskinan ini tidak mungkin dituntaskan oleh seorang PJ Gubernur. Belum lagi polemik tugas PJ hanya untuk menyukseskan Pilkada. Jadi rasanya sulit bagi PJ menuntaskan kemiskinan Aceh. Apalgi persentase kemiskinan Aceh lebih tinggi diatas nasional” ujar salah seorang narasumber dialog, Muazzinah, Direktur Eksekutif The Aceh Institute.
Menurutnya, problem dasar atas kemiskinan itu adalah tata Kelola pemerintah. Jadi PJ tetap ada harapan untuk menyelesaikan kemelut kemiskinan. Ekonomi Aceh bukan saja adanya dana Otsus, tapi banyak juga dana APBN. Tapi kemiskinan terus mendera.
Menurut catatan Muazzinah, dalam kontek Aceh hari ini bukan saja kemiskinan yang dialami masyarakat Aceh. Tapi prestasi buruk lainnya, seperti juara stunting, juara orang gila, juara penyalahgunaan seksual dan lainnya. Pemerintah harus menyakui ini untuk perbaikan kedepannya.
Aceh yang buruk. Indikatornya bisa dilihat dalam alokasi dana-dana otsus. Alokasi dana otsus tidak fokus pada pengentasan kemiskinan. Malah Kemiskinan menjadi objek untuk menuntut lagi tambahan dana otsus.
“Jadi keberadaan PJ, salah satunya harus meluruskan penggunaan dana otsus untuk dapat mengentaskan pikiran. Sekarang yang menikmati DOKA hanya elit. Tantangan PJ Gubernur Aceh itu berat, selain kewenangan yang minim, tapi masalah di Aceh terlalu berat untuk dapat diselesaikan oleh seorang PJ” tutup Muazzinah.
Sementara Menurut Taufik Abdul Rahim mengatakan bahwa Kehadiran PJ bukan jabatan strategi, sehingga PJ nanti harus bersinergi juga dengan ulama. PJ harus membuka hati dan pikirannya untuk melihat realitas sosial masyarakat Aceh. Dan secara moral juga harus bertanggungjawab kepada rakyat Aceh. Dimana masyarakat Aceh hidupnya sudah pada level menderita.
“Kemiskinan masyarakat Aceh sebuah realita. Data apapun dipakai, tetap ditemukan masyarakat Aceh miskin. Diperparah lagi oleh situasi biroraksi di Aceh tidak netral dan bermental tak melayani. Masyarakat mulai apatis dengan mentalitas birokrasi di Aceh” Kata Taufik Abdul Rahim, Pengamat Politik Ekonomi.
Sementara Haekal Afifa, dari Institut Peradaban Aceh sebagai pembicara ketiga, meyoroti Aceh bukan saja miskin ekonomi, tapi juga sedang mengalami kemiskinan mental. Salah satu pendorong kemiskinan mental adalah karena tata Kelola pemerintah yang rusak. Kalau Aceh dapat bergerak majum maka Langkah awal adalah memperbaiki mental pejabatnya dulu. Supaya kemiskinan struktural dan kultural dapat dituntaskan. []
