Pemerintahan Boikot Qatar, Warga Protes

Share:

WASATHA.COM – Walaupun beberapa pemerintahan negara melakukan aksi bersama memboikot Qatar dalam krisis Teluk. Namun warga di negara-negera tersebut mengajukan protes menentang keputusan pemerintahannya. Doha, Ahad (11/06/2017). 

Di ibukota Yordania, Amman, sebuah pernyataan oleh Aliansi Nasional untuk Reformasi mengecam keputusan pemerintah untuk menurunkan hubungan diplomatik dengan Doha.

“Keputusan tersebut hanya menambah ketegangan pada krisis tersebut, dan bukannya memberikan kontribusi untuk memadamkan konflik serta bukan menjadi bagian dari pemecahannya,” demikian pernyataan aliansi, The Peninsula melaporkan, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Pernyataan tersebut menggambarkan, keputusan pemerintah sebagai “mengejutkan” dan tidak menampakkan keseimbangan dalam semua hubungannya dengan saudara-saudara Arabnya yang selama ini secara terhormat berdiri dengan Yordania.

Qatar juga disebut memiliki posisi terhormat dalam menangani isu-isu bangsa Arab dan Islam, dan yang paling menonjol adalah pembela Palestina. Padahal Yordania selama ini dikenal sebagai penjaga situs Al-Quds di Palestina.

Oleh karena itu, Aliansi Nasional untuk Reformasi Yordania, dalam pernyataannya, meminta Raja Jordania untuk memerintahkan kepada pemerintahannya membatalkan kembali keputusannya terhadap Qatar,

“Justru Yordania mestinya berkontribusi pada usaha internasional, regional dan Arab untuk menyelesaikan krisis dan mencegah kelanjutan dari dampak negatifnya terhadap bangsa Arab dan Islam,” kata pernyataan it.

Protes juga berlangsung di Moroni, Ibukota Komoro, saat banyak warga turun ke jalan untuk mengecam keputusan pemerintah setempat yang ikut memboikot Qatar dan menekankan perlunya mengedepankan perdamaian dan keamanan internasional.

Para demonstran menolak keputusan pemerintah Komoro untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

“Pemerintah Komoro secara sepihak memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Negara Qatar tanpa berkonsultasi dengan gubernur ketiga pulau yang membentuk Uni Komoro,” kata Gubernur pulau otonom Anjouan, Abdou Salami Abdou.

Gubernur otonom meminta pemerintah Komoro untuk membalikkan keputusannya dan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari krisis.

Pawai aksi massa dengan mengibarkan bendera Qatar tampak terlihat di beberpa tempat umum, seperti alun-alun Kemerdekaan di pusat ibukota Moroni.

Warga mengecam keputusan pemerintah mereka dan  menekankan bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat Komoro dan itu dapat merugikan hubungan historis yang kuat antara kedua negara.

Di Mauritania, orang-orang di ibukota Nouakchott, berdemonstrasi di luar Kedutaan Qatar, menentang keputusan pemerintahnya.

Para demonstran tersebut menuju ke Kedutaan Besar Qatar beberapa jam setelah pengumuman keputusan Menteri Luar Negeri Mauritania untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Para demonstran meneriakkan slogan solidaritas dengan Qatar, menekankan bahwa keputusan pemerintahnya tidak mewakili orang-orang Mauritania.

Situs jejaring sosial tersebut juga diisi dalam beberapa jam dengan ribuan posting “solidaritas untuk Doha dan mengecam posisi resmi Mauritania”.

Beberapa partai oposisi Mauritania meminta pemerintah untuk menarik keputusannya yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Aksi Reli Nasional untuk Reformasi dan Pembangunan, pada pernyataannya mengatakan bahwa keputusan Nouakchott untuk memutuskan hubungan dengan Qatar adalah bukti bahwa perumusan kebijakan Mauritania tetap bergantung pada agenda luar negeri yang tidak mempertimbangkan kepentingan nasional Mauritanias, persatuan agama dan keseimbangan hubungan luar negeri.

Di negara lainnya, berbondong-bondong pula warga di kota Istanbul, Turki, meneriakkan slogan-slogan dengan membawa bendera Turki dan Qatar.

Sementara itu, pemerintah Qatar meminta semua warga dan orang yang tinggal di negaranya, untuk tidak ikut serta menanggapi hujatan dan berita palsu yang telah beredar di berbagai media sosial.

Hak warga Qatar untuk mengekspresikan pendapat mereka selama ini selalu terjamin. Namun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam dan budaya. (T/RS2/RS1)

[Sumber : mirajnews.com]