Di Indonesia, kritik sering kali tidak dinilai dari benar atau salahnya isi yang disampaikan, melainkan dari siapa yang mengucapkannya. Budaya seperti ini perlahan membentuk ruang sosial yang membuat banyak orang enggan berbicara, takut dianggap tidak sopan, melawan, atau bahkan tidak tahu diri.
Fenomena tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, birokrasi, hingga media sosial. Ketika seseorang yang lebih muda menyampaikan kritik kepada yang lebih tua, respons yang muncul sering kali bukan pembahasan substansi, melainkan persoalan etika dan senioritas.
Kalimat seperti “anak kecil kok ngajarin orang tua,” “baru juga junior,” atau “ngomongnya dijaga,” menjadi respons yang sangat umum terdengar. Kritik akhirnya berhenti bukan karena salah, tetapi karena dianggap datang dari posisi yang “tidak pantas.”
Budaya senioritas yang telah lama mengakar membuat banyak orang lebih nyaman didengar daripada dikoreksi. Jabatan, usia, dan posisi sosial sering dianggap sebagai simbol kebenaran yang tidak boleh dipertanyakan. Akibatnya, kritik mudah berubah menjadi persoalan ego.
Dalam banyak kasus, pejabat yang dikritik justru sibuk membahas cara masyarakat menyampaikan pendapat. Guru yang menerima koreksi merasa wibawanya dijatuhkan. Atasan menganggap bawahan yang memberi masukan sebagai bentuk perlawanan. Bahkan di lingkungan keluarga, tidak sedikit anak memilih diam karena setiap perbedaan pendapat dianggap sebagai pembangkangan.
Padahal, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial yang sehat. Tanpa kritik, kekuasaan menjadi kebal terhadap evaluasi, institusi berhenti belajar, dan masyarakat terbiasa hidup dalam budaya pura-pura benar.
Fenomena anti-kritik juga terlihat jelas di media sosial. Sedikit kritik dapat berubah menjadi perdebatan panjang yang dipenuhi emosi. Banyak orang lebih cepat tersinggung dibanding mencoba memahami isi persoalan yang disampaikan.
Perhatian publik sering kali teralihkan pada nada bicara, usia, atau latar belakang orang yang mengkritik, bukan pada apakah kritik tersebut memang benar atau perlu diperhatikan. Tidak jarang seseorang lebih sibuk mencari bagian yang dianggap kasar daripada memeriksa inti masalah yang sedang dibahas.
Situasi ini membuat ruang diskusi publik terasa melelahkan. Banyak orang ingin dihormati, tetapi sedikit yang benar-benar siap menerima kemungkinan bahwa dirinya juga bisa salah.
Di sisi lain, masyarakat sebenarnya sangat menikmati kebebasan berbicara, selama yang berbicara adalah dirinya sendiri. Namun ketika kritik datang kepada mereka, suasana berubah defensif. Kritik dianggap serangan pribadi, bukan bentuk kepedulian atau upaya memperbaiki keadaan.
Akibat budaya seperti ini, banyak orang akhirnya memilih diam. Mahasiswa yang mengkritik kampus dianggap mencari sensasi. Warga yang memprotes pelayanan publik dicap terlalu banyak mengeluh. Bawahan yang memberi masukan dianggap tidak tahu posisi. Bahkan masyarakat yang mengkritik pejabat sering lebih dulu dituduh membenci daripada didengar isi kritiknya.
Padahal, negara yang sehat bukanlah negara yang seluruh warganya diam dan patuh tanpa suara. Negara yang sehat adalah negara yang mampu membuka ruang diskusi, menerima evaluasi, dan menjadikan kritik sebagai bagian dari proses memperbaiki diri.
Kedewasaan dalam berdemokrasi tidak hanya diukur dari keberanian berbicara, tetapi juga dari kesiapan menerima koreksi. Sebab pada akhirnya, tidak ada individu, lembaga, ataupun kekuasaan yang selalu benar setiap waktu.
[Miftahul Jannah]
