Beberapa hari terakhir, jalanan di Aceh kembali dipenuhi suara mahasiswa. Dengan membawa spanduk, pengeras suara, dan berbagai tuntutan, mereka menyuarakan penolakan terhadap kebijakan baru Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang menggunakan sistem desil sebagai dasar penerima bantuan kesehatan.
Bagi sebagian orang, aksi tersebut mungkin terlihat seperti demonstrasi mahasiswa pada umumnya. Namun di balik riuhnya jalanan dan suara orasi yang menggema, tersimpan keresahan yang lebih besar tentang bagaimana masyarakat mulai dipandang hanya melalui angka dan kategori administratif.
Istilah “desil” mendadak menjadi perbincangan publik. Pemerintah menggunakan sistem ini untuk mengelompokkan kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari kelompok ekonomi terendah hingga tertinggi. Dalam kebijakan terbaru JKA, masyarakat yang masuk kategori desil 8, 9, dan 10 disebut tidak lagi memperoleh tanggungan penuh dari program layanan kesehatan tersebut.
Secara administratif, kebijakan itu dinilai memiliki alasan yang rasional. Pemerintah tentu mempertimbangkan efisiensi anggaran dan ketepatan sasaran bantuan agar program benar-benar diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Namun persoalannya, kehidupan masyarakat tidak selalu sesederhana data yang tertulis di atas kertas.
Di lapangan, banyak warga yang terlihat “mampu” berdasarkan pendataan, tetapi kenyataannya masih hidup dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Ada keluarga yang memiliki rumah permanen, tetapi kesulitan membeli obat ketika sakit. Ada orang tua yang tampak berkecukupan, padahal harus berutang demi biaya pendidikan anak dan kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit pula masyarakat kelas menengah yang perlahan mengalami tekanan ekonomi akibat situasi yang tidak stabil.
Mereka mungkin tidak tergolong miskin dalam data, tetapi juga belum benar-benar aman dalam kehidupan nyata.
Kondisi itulah yang kemudian memicu reaksi mahasiswa. Demonstrasi yang terjadi bukan sekadar penolakan terhadap satu aturan administratif, melainkan bentuk kritik terhadap cara negara memandang rakyatnya. Mahasiswa menilai, ketika akses kesehatan mulai dibatasi berdasarkan klasifikasi data semata, masyarakat akan merasa bahwa hak dasar mereka perlahan berubah menjadi fasilitas terbatas yang hanya dapat dinikmati kelompok tertentu.
Keresahan masyarakat itulah yang kemudian dibawa mahasiswa ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.
Selama ini, demonstrasi mahasiswa sering dipandang sebagai tindakan yang hanya menimbulkan keramaian dan kemacetan. Padahal, aksi turun ke jalan biasanya muncul ketika ruang dialog dianggap tidak lagi cukup untuk menyampaikan aspirasi. Demonstrasi menjadi bentuk tekanan sosial agar persoalan yang dirasakan masyarakat benar-benar didengar oleh pengambil kebijakan.
Sayangnya, setiap aksi terjadi, perhatian publik sering kali bergeser dari substansi tuntutan menuju kericuhan di lapangan. Sorotan lebih banyak tertuju pada kemacetan, dorong-dorongan, atau keributan kecil yang muncul saat demonstrasi berlangsung. Akibatnya, inti persoalan perlahan tenggelam.
Padahal, yang seharusnya dipertanyakan bukan hanya bagaimana mahasiswa menyampaikan protes, tetapi mengapa masyarakat sampai merasa perlu berteriak di jalanan agar suaranya diperhatikan.
Kebijakan publik pada dasarnya tidak cukup hanya selesai di meja administrasi. Kebijakan juga harus mampu memahami realitas sosial masyarakat yang jauh lebih kompleks daripada sekadar data statistik. Sebab rakyat bukan hanya angka, bukan sekadar kategori ekonomi, dan bukan pula sekadar kelompok desil.
Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Ketika masyarakat mulai merasa cemas apakah mereka masih bisa mendapatkan layanan kesehatan atau tidak, maka yang muncul bukan hanya kritik terhadap kebijakan, tetapi juga rasa takut terhadap masa depan.
Aceh sendiri memiliki sejarah panjang tentang perjuangan suara rakyat. Dari masa ke masa, mahasiswa selalu hadir sebagai kelompok yang membawa keresahan masyarakat ke ruang yang lebih luas. Mereka mungkin tidak selalu sempurna dalam menyampaikan tuntutan, tetapi suara yang mereka bawa lahir dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena pada akhirnya, rakyat memang tidak bisa dipahami hanya melalui tabel, persentase, atau angka-angka dalam pendataan pemerintah. Rakyat adalah kehidupan nyata, dengan persoalan yang sering kali jauh lebih rumit daripada data yang terlihat di layar administrasi.
[Anjanisa Munawara]
