KUALA LUMPUR,10 November 2025- Pemerintah Malaysia telah menyalurkan 100 persen dari total dana sebesar RM150 juta tahun ini untuk pemeliharaan dan peningkatan mutu 1.250 sekolah agama rakyat (SAR) di seluruh negeri, kata Wakil Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Urusan Agama), Dr. Zulkifli Hasan.
Beliau menjelaskan bahwa dari jumlah tersebut, 820 sekolah agama dan 430 kelas Al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) menerima manfaat melalui alokasi RM87,07 juta, sementara RM62,93 juta disalurkan kepada lembaga pendidikan Islam lainnya yang terpilih.
Dr. Zulkifli menambahkan, cakupan bantuan meliputi aspek keselamatan, infrastruktur, pencegahan kebakaran, instalasi listrik, pemeliharaan bangunan, serta sistem perpipaan, dan inisiatif ini akan diperkuat pada tahun 2026.
Menjawab pertanyaan tambahan dari Ahmad mengenai mekanisme distribusi yang seimbang antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan, beliau menjelaskan bahwa bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan institusi, bukan semata-mata berdasarkan lokasi, agar benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.
Zulkifli juga menyebutkan bahwa permohonan bantuan diajukan langsung oleh lembaga pendidikan Islam, kemudian dinilai melalui tahapan komite teknis dan komite induk untuk memastikan transparansi dan kesesuaian penggunaan dana.
Bantuan tersebut didistribusikan secara proporsional sesuai kebutuhan dari berbagai kategori lembaga, termasuk 76 pondok swasta, 274 tahfiz swasta, 820 sekolah agama, dan 430 kelas KAFA di seluruh negara.
Menanggapi pertanyaan tambahan dari Azli Yusof (PH–Shah Alam) terkait insiden 80 murid di Puchong yang tidak dapat mengikuti Ujian Penilaian Kelas KAFA (UPKK), Zulkifli menegaskan bahwa pengelola sekolah agama swasta disarankan untuk memastikan lembaga mereka terdaftar secara resmi, guna menjamin kelayakan ujian serta kesejahteraan dan keselamatan siswa.
Terkait bantuan khusus bagi sekolah agama swasta, beliau menekankan bahwa dukungan melalui dana RM150 juta telah memberikan manfaat yang luas, sementara bantuan tambahan akan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintah negeri (daerah).
(Syameel Nor Aiman)
