 |
| Akademisi Aceh, Affan Ramli menanggapi soal adanya masalah pengelolaan anggaran Otonomi Khusus di Aceh. |
WASATHA.COM, BANDA ACEH - Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu di Aceh menandakan ada kesalahan dengan perkembangan politik terkini dan pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh.
Hal tersebut disampaikan seorang akdemisi Aceh, Affan Ramli dalam dialog yang bertajuk ‘Bagaimana Arah Politik Aceh terkini’ pada Rabu (23/6/2021) di Banda Aceh.
“Satu sisi Aceh memiliki uang yang banyak, tapi masyarakatnya miskin, ini menandakan dana otsus Aceh yang besar belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara efektif. Aceh berterut-turut menempati provinsi termiskin di Sumatra pada tahun 2019 dan 2020. Ini menandakan ada yang salah dengan Pemerintah Aceh” Ujar Affan saat acara berlangsung.
KPK saat ini memberi perhatian dan mulai memeriksa beberapa pihak yang terkait, baik pejabat birokrat pemerintah Aceh maupun pengusaha rekanan yang terlibat dalam proyek-proyek yang terindikasi pidana korupsi. Terutama aliran fee proyek yang bersumber pada APBA.
“Masyarakat Aceh sedang menunggu keseriusan KPK dalam penyelidikan aliran dana proyek dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah. Masyarakat Aceh mendorong KPK untuk mengusust secara tuntas “Perselingkuhan Anggaran Aceh” antara Eksekutif-Legislatif yang telah menjadi atensi public di Aceh,” lanjutnya.
Menurut Affan Ramli, saat ini banyak pertanyaan publik terkait kebijakan pembangunan Aceh yang kurang jelas, namun pemerintah Aceh tidak memberi respon yang memadai, untuk memberi penjelasan ke publik hal-hal yang diperdebatkan selama ini.
Kehadiran KPK di Aceh saat ini, disambut baik oleh berbagai kalangan masyarakat Aceh. Masyarakat menunggu keseriusan KPK di Aceh dalam menyusut berbagai sindikat penyalangguaan belanja daerah.
Affan juga mengatakan selama ini, terlihat Gubernur Aceh tidak memiliki arah memimpin Aceh, tidak memiliki prinsip dan tergoda dengan kekusaan.
“RPJM Aceh Hebat tidak dipedomaninya, sudah diganti dengan Aceh Bereh. Begitu juga DPRA, terutama para pimpinan tidak bersuara sama sekali terhadap kehilangan arah kepemimpinan eksekutif. DPRA disandera dengan dana aspirasi atau POKIR yang itu juga belum jelas direalisasikan oleh eksekutif,” imbuhnya.
Bagi Affan, dalam melihat realitas elit yang tidak cukup moral ditengah kemiskinan Aceh. Hendaknya di Aceh harus Kembali digerakkan serikat-serikat rakyat.
“Seperti serikat petani, serikat kombatan dan serikat-serikat lainnya. Supaya moralitas birokrasi di eksekutif dan legislatif takut dengan serikat-serikat yang berbasis pada rakyat,” pungkasnya. []
