 |
| Illustrasi Pesawat di lintasan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar. (foto: Ist) |
WASATHA.COM, BANDA ACEH - Masyarakat dari berbagai
elemen mendesak agar Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda segera ditutup
dikarenakan wabah virus corona semakin parah.
Akan tetapi sampai sejauh ini, desakan tersebut tampaknya
belum bisa terwujud.
Hingga hari ini, Minggu (29/3/2020) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) yang terletak di
Blang Bintang, Aceh Besar tersebut masih beroperasi. Bahkan penumpang yang tiba
semakin bertambah.
Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi VI DPR Aceh Tgk H Irawan
Abdullah, S.Ag meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera memberikan solusi
kongkrit penanganan penumpang yang datang dari luar Aceh.
Karena sebagian besar mareka adalah masyarakat Aceh yang
pulang ke kampung disebabkan di tempat kuliah atau tempat kerjanya sudah
ditutup dan tidak diizinkan lagi menetap.
"Pemerintah Aceh harus segera mencari solusinya, karena
ini bagaikan buah simalakama. Mareka di suruh pulang tapi ketika pulang juga
memberikan dampak kepada masyarakat di kampungnya," kata Tgk Irawan.
Pemerintah Aceh juga diminta agar para penumpang yang baru
tiba di Bandara SIM segera diperiksa kesehatannya.
Selain itu juga semua penumpang tersebut harus langsung
dikarantinakan atau diisolasi selama 14 hari di tempat khusus.
Jika usai karantina semuanya sehat, baru dibolehkan kembali
ke daerah asal dan bagi yang terindikasi akan ditangani selanjutnya oleh pihak
terkait.
"Kalau tempat karantina itu tidak tersedia di Bandara
mungkin bisa digunakan Komplek Asrama Haji. Karena Menteri Agama pun beberapa
waktu yang lalu sudah menegaskan Asrama Haji bisa digunakan untuk penanganan
Covid-19," tambahnya lagi.
Mantan anggota DPRK Aceh Besar ini juga meminta kepada
Pemerintah Aceh untuk membiayai selama masa karantina 14 hari itu.
"Pemerintah Aceh mungkin bisa menggunakan dana zakat
dari Baitu Mal Aceh, pada asnaf fisabilillah karena sebagian mareka adalah
pelajar di perantauan ataupun bisa juga menggunakan dana infak. Kita berharap
Pemerintah Aceh bisa segera menjalankannya," pungkas Tgk Irawan Abdullah.[]
