Gelar Aksi Demo di Hari Jadi UIN Ar-Raniry Yang Ke-56, Mahasiswa Tuntut Hak Ini Kepada Pihak Kampus

Salah satu mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi, Foto | Ilham Nabila

WASATAH.COM, Banda Aceh - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Auditorium Al Hasyimi, Kamis (31/10/2019) Banda Aceh.

Aksi yang dilakukan masa mahasiswa tersebut sebagai refleksi hari jadi UIN Ar-Raniry yang ke-56 tahun.

Selain itu puluhan mahasiswa juga menuntut pihak kampus agar segera merealisasikan hak-hak mahasiswa yang belum terealisasikan hingga saat ini.

Salah satu mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya mengatakan saya kecewa dengan mahalnya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar pada setiap semester.

“Kami mahal-mahal bayar UKT tapi fasilitas disetiap kampus kurang memadai, jika para pimpinan kampus tidak sanggup mendanai fasilitas kampus sebaiknya turunkan harga UKT kami, biar kami yang beli sendiri fasilitas ini,” tuturnya.

Adapun inilah tuntutan mahasiswa yang dilontarkan kepada pimpinan kampus UIN Ar-Raniry berserta jajarannya:

Kampus harus menyediakan fasilitas kampus yang memadai demi kelancaran dan kenyamanan proses belajar mengajar.

Pihak pimpinan kampus untuk melegalkan system pemilihan raya dalam proses pemilihan ketua Lembaga se lingkungan UIN Ar-Raniry.

Kampus agar dapat mempermudah administrasi pendaftaran asrama (Ma’had) UIN Ar-Raniry dan mengutamakan mahasiswa semester akhir yang belum mengikuti program ma’had untuk diterima sebagai mahasantri, dan administrasi remedial asrama sebesar Rp 100.000 agar dihapuskan.

Rektor harus segera mendesak Bank Mitra untuk segera mendistribusikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang belum terdistribusikan diantaranya letting 2017, 2018, dan 2019. Serta jika pihak Bank tidak mampu mendistribusikan dalam waktu yang secepatnya, maka Rektor harus mengambil keputusan tegas.

Meminta pimpinan kampus mengklarifikasi terkait beredarnya surat pemberitahuan kepada Dekan dan Direktur Pascasajarna agar tidak dilakukannya siding skripsi, tesis, dan disertasi di beberapa prodi terkait.

Rektor harus segera mengevaluasi secara tegas setiap penjabat terkait yang tidak pro terhadap kepentingan mahasiswa dan tidak mendukung berbagai program untuk pengembangan kreativitas kemahasiswaan.

Mendesak Rektor agar menempatkan pimpinan di tiap-tiap fakultas yang professional yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap fakultas sesuai bidangnya masing-masing, dan mengevaluasi pimpinan di tiap-tiap fakultas terkait akreditasi fakultas maupun jurusan.

Menuntut pihak kampus agar transparansi terkait terkait UKT dan system penyaluran dana ke berbagai bidang yang diperlukan. []