WASATHA.COM- Badan
Pusat Statistik (BPS) Aceh beberapa hari yang lalu menyampaikan berita resmi
statistik. Dalam data BPS tersebut Aceh menempati posisi ke 6 dari
daerah-daerah miskin di Indonesia. Dari fakta ini timbul pertanyaan, mengapa
hal ini terjadi ??
“Menurut saya ini disebabkan karena para
pemimpin Aceh (dalam hal ini elite politik di eksekutif dan legislatif yang
notabenenya mendapat amanah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk
membangun Aceh) belum menunjukkan kesungguhan dan keseriusan serta
tanggungjawab dalam menjalankan amanah yang diembannya,” kata Anggota DPD RI
Dapil Aceh Drs Ghazali Abbas Adan.
Ghazali Abbas menambahkan, betapa ketika
memburu kekuasaan (dalam hal ini kekuasaan yang menyangkut dengan urusan
publik, rupa-rupa janji ditaburkan, citra diri ditebarkan) niscaya publik
tertarik memberi dukungan sehingga dengan dukungan itu tercapailah apa yang dia
inginkan. Akan tetapi setelah tercapai yang diinginkan, mareka pun lupa
terhadap apa yang dijanjikan.
“Sebagai contoh, kita tentunya belum
lupa dengan janji bahwa setiap bulan keluarga di Aceh akan mendapatkan Rp 1
juta. Kemudian bagi anak-anak Aceh yang sudah akil baligh akan dapat menunaikan
ibadah haji gratis dengan kapal pesiar. Tetapi janji-janji itu tidak pernah
terwujud ditambah lagi dengan banyaknya janji-janji cet langet lainnya,” ungkap Ghazali Abbas.
Mantan Abang Jakarta 1979 ini
menjelaskan beberapa tahun terakhir Aceh selalu mendapat dana transfer dari
pusat dalam jumlah yang sangat fantastis. Dan di antaranya yang paling menonjol
adalah dana otonomi khusus (otsus). Tetapi faktanya rakyat Aceh masih saja
menempati rangking yang belum menggembirakan dalam hal kemakmuran dan
kesejahteraan. Sementara para elite politik hidup makmur dengan rupa-rupa
sumbernya.
Dana transfer dari pemerintah pusat yang
fantantis itu ternyata belum dapat dikelola dengan baik dan profesional untuk
mensejahterakan rakyat. Terkecuali di bidang kesehatan yang diawali oleh
program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), sehingga dapat meringankan bagi rakyat
untuk berobat ketika kesehatannya terganggu. Sedangkan yang lainnya belum
tersentuh.
“Berdasarkan pengalaman sebagaimana saya
deskripsikan ini, maka saya sangat mengharapkan di era kepemimpinan Irwandi
Yusuf-Nova Iriansyah, niscaya amanah yang diberikan masyarakat kepadanya untuk
memimpin Aceh selama periodenya beberapa tahun kedepan, dapat benar-benar
dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab serta Profesional. Terutama
terhadap janji-janji dan program-program strategis pro-rakyat yang pernah
diutarakan dalam proses menuju terminal amanah yang didapatkan saat ini,” harap
Ghazali Abbas.
Anggota Komite IV DPD RI yang membidangi
keuangan ini juga mengingatkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat yang
jumlahnya seperti sekarang adalah disebabkan adanya dana otsus. Dimana menurut
rumusnya secara berangsur dana tersebut akan berkurang dan berakhir pada tahun
2027.
Oleh karenanya ia berharap kepemimpian
Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah harus menunjukkan kecerdasan, kepiawaian dan
profesionalitas dalam mengelola dana itu niscaya monumental dalam rangka
mengantisipasi satu masa kelak tatkala dana otsus itu berakhir.
Dan dalam waktu yang bersamaan pula
mengajak semua elemen masyarakat Aceh, apakah ia elite politik, tokoh-tokoh
masyarakat maupun akademisi, cerdik candakia untuk menyamakan sikap dan suara
meminta kepada pemerintah pusat agar dana otsus itu dipermanenkan. Untuk tujuan
ini tidak perlu mengait-ngaitkan dengan dana otsus untuk Papua atau dana
keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta. Tetapi berdasarkan fakta-fakta sejarah
prestasi dan peran Aceh dalam kaitannya dengan terbentuk dan tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).
Alumnus Fakultas Syariah Jurusan Pidana
dan Perdata Islam (Muamalat) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini
menambahkan seiring dengan itu pula maka dalam perjalanan periode kepemimpinan
Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah untuk beberapa tahun ke depan, selain melaksanakan
proyek-proyek Strategis Nasional di Aceh, juga harus benar-benar serta
sungguh-sungguh melaksanakan program-program Strategis Pro-rakyat yang sudah
menjadi agenda dalam kepemimpinannya.
“Sekaitan dengannya, berdasarkan
beberapa program Aceh Hebat sebagaimana yang telah dikhalayakkan itu, saya
menaruh optimisme apabila benar-benar dan sungguh-sungguh dilaksanakan. Dan
Aceh Hebat yang menjadi obsesi Pemerintah Aceh kini dan saya yakin juga obsesi
seluruh rakyat Aceh itu akan menjadi kenyataan. Dengan demikian masyarakat Aceh
akan keluar dari kemiskinan dan hidup dalam kemakmuran, Insya Allah,” pungkas
Ghazali Abbas. []
