DEMONSTRASI mahasiswa bukan sekadar kerumunan massa yang membawa spanduk dan menyampaikan orasi di depan gedung pemerintahan. Di balik suara yang terdengar di jalanan, ada persoalan masyarakat yang ingin disampaikan, ada keresahan yang menuntut perhatian, dan ada harapan agar kebijakan publik benar-benar berpihak kepada rakyat.
Pada Selasa, 20 Oktober 2026, mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Aceh Resisten menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh. Mereka mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional atas persoalan bencana ekologis yang melanda Aceh. Selain itu, massa menyuarakan tuntutan terkait penghentian aktivitas yang dinilai merusak lingkungan dan evaluasi penegakan hukum terhadap persoalan ekologis. Aksi tersebut sempat memanas ketika massa berupaya memasuki kompleks kantor gubernur.
Aksi ini memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan bukan lagi sekadar pembahasan dalam seminar, ruang kelas, atau laporan penelitian. Bagi masyarakat yang terdampak banjir, longsor, dan kerusakan lingkungan, persoalan tersebut menyangkut keselamatan, tempat tinggal, mata pencaharian, pendidikan, serta masa depan keluarga mereka.
Di tengah situasi ini, suara mahasiswa layak dibaca lebih jauh. Bukan hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan tertentu, melainkan juga sebagai pengingat bahwa persoalan masyarakat membutuhkan jawaban yang nyata.
Krisis Ekologis Bukan Hanya tentang Alam
Ketika berbicara tentang krisis ekologis, perhatian sering kali tertuju pada banjir yang merendam rumah, longsor yang memutus akses jalan, atau kebakaran hutan dan lahan yang merusak lingkungan. Padahal, dampaknya jauh lebih luas daripada kerusakan fisik yang terlihat.
Bencana dapat membuat anak-anak kehilangan kenyamanan belajar, keluarga kehilangan tempat tinggal, pedagang kehilangan penghasilan, dan masyarakat harus memulai kembali kehidupan dari keadaan yang sulit. Karena itu, pembahasan tentang bencana tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan mengenai seberapa besar kerugian yang ditimbulkan, tetapi juga perlu menyoroti bagaimana pencegahan dilakukan dan seberapa baik masyarakat dipulihkan.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh mencatat 234 kejadian bencana selama Januari hingga September 2026, dengan perkiraan kerugian mencapai Rp186 miliar. Catatan tersebut mencakup berbagai jenis kejadian, termasuk kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Data ini memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan perhatian yang berkelanjutan, bukan hanya respons ketika bencana telah terjadi.
Meskipun demikian, penting untuk tidak menyederhanakan setiap bencana sebagai akibat dari satu faktor. Hujan, kondisi geografis, perubahan tutupan lahan, tata ruang, serta pengelolaan lingkungan dapat berinteraksi dalam meningkatkan risiko bencana. Karena itu, penanganannya memerlukan kajian ilmiah, keterbukaan informasi, pengawasan, dan kebijakan yang berpijak pada kondisi lapangan.
Bagi Aceh, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan masyarakatnya sendiri. Hutan, sungai, dan kawasan resapan bukan hanya bagian dari bentang alam, melainkan juga penyangga kehidupan yang perlu dilindungi bersama.
Mengapa Mahasiswa Memilih Turun ke Jalan?
Mahasiswa memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan demokrasi. Mereka berada di ruang pendidikan yang memungkinkan tumbuhnya kemampuan berpikir kritis, membaca persoalan sosial, dan menguji kebijakan berdasarkan pengetahuan serta kepentingan publik.
Namun, mahasiswa zaman sekarang menghadapi tantangan yang berbeda. Informasi bergerak cepat melalui media sosial, berbagai peristiwa mudah menjadi viral, dan opini dapat terbentuk sebelum seseorang memahami persoalan secara utuh. Dalam keadaan seperti ini, gerakan mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan semangat dan keberanian. Gerakan tersebut juga memerlukan pengetahuan, data yang dapat diperiksa, serta kemampuan menyampaikan tuntutan secara jelas.
Turun ke jalan dapat menjadi salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi ketika masyarakat merasa persoalannya belum memperoleh perhatian yang memadai. Akan tetapi, demonstrasi bukan satu-satunya bentuk perjuangan. Diskusi publik, penelitian mahasiswa, advokasi masyarakat, kampanye lingkungan, pengawasan kebijakan, dan pendampingan korban bencana juga dapat menjadi bagian dari gerakan perubahan.
Justru di sinilah mahasiswa perlu menunjukkan keunggulannya. Mereka tidak hanya hadir ketika persoalan menjadi ramai, tetapi juga mampu mengikuti perkembangannya setelah perhatian publik beralih ke isu lain. Ketika masyarakat masih membutuhkan bantuan, mahasiswa dapat ikut mengawal proses pemulihan, mengumpulkan informasi, dan memastikan persoalan yang disuarakan tidak hilang begitu saja.
Kritik yang kuat bukan semata-mata kritik yang keras. Kritik yang kuat adalah kritik yang memiliki dasar, menunjukkan persoalan secara jelas, dan menawarkan arah perbaikan.
Dari Demonstrasi Menuju Tanggung Jawab Bersama
Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan dalam setiap aksi demonstrasi adalah bagaimana aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti. Suara mahasiswa seharusnya tidak berhenti sebagai dokumentasi di media sosial atau pemberitaan sehari setelah aksi berlangsung.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang layak, memberikan penjelasan atas tuntutan yang disampaikan, serta menyampaikan langkah yang dapat diukur. Dalam persoalan bencana, masyarakat membutuhkan informasi mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan tempat tinggal, perbaikan fasilitas umum, penggunaan anggaran, dan upaya mengurangi risiko bencana pada masa mendatang.
Tuntutan penetapan status bencana nasional juga perlu ditanggapi melalui penjelasan yang terbuka mengenai kondisi lapangan, kebutuhan penanganan, dan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak dibiarkan berkembang menjadi ketidakpercayaan, melainkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki kebijakan.
Di sisi lain, mahasiswa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar gerakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat. Penyampaian pendapat secara damai, penghormatan terhadap keselamatan orang lain, pemeriksaan fakta, dan penolakan terhadap informasi yang menyesatkan merupakan bagian dari perjuangan yang bertanggung jawab.
Perjuangan lingkungan tidak selesai ketika massa membubarkan diri. Perjuangan itu berlanjut melalui pengawasan, pendidikan publik, keterlibatan masyarakat, dan dorongan agar kebijakan perlindungan lingkungan dilaksanakan secara konsisten.
Mendengar Suara Rakyat, Mengawal Masa Depan Aceh
Demonstrasi mahasiswa di Banda Aceh menjadi pengingat bahwa persoalan ekologis bukan urusan pemerintah atau aktivis lingkungan semata. Ini merupakan persoalan bersama yang menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlanjutan kehidupan di Aceh.
Mahasiswa tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan tersebut sendirian. Akan tetapi, mereka dapat menjadi penghubung antara pengetahuan dan kenyataan, antara keresahan warga dan ruang pengambilan keputusan, serta antara kritik dan gagasan perbaikan.
Yang dibutuhkan bukan sekadar mahasiswa yang berani bersuara, melainkan mahasiswa yang bersedia memahami persoalan, memeriksa fakta, mengawal kebijakan, dan menjaga komitmen setelah aksi selesai. Pemerintah pun perlu menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar didengar melalui langkah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, ukuran keberhasilan sebuah gerakan bukan hanya seberapa keras suara yang terdengar di jalan, tetapi juga seberapa jauh suara itu mendorong perubahan yang dirasakan masyarakat.
Bagi generasi muda Aceh, menjaga lingkungan berarti ikut menjaga ruang hidup generasi berikutnya. Dan bagi mahasiswa yang menjadikan ilmu, demokrasi, serta nilai-nilai Islam sebagai pegangan, kepedulian tidak cukup berhenti pada rasa prihatin. Kepedulian perlu tumbuh menjadi keberanian, pengetahuan, dan tindakan nyata.
Sebab, ketika mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat, tanggung jawab mereka tidak berakhir ketika demonstrasi usai. Justru pada saat itulah perjuangan untuk mengawal perubahan harus terus berjalan.
[ Zawil Hija ]
