 |
| Para pengacara di New Delhi memprotes pemerintah, Jumat, 6 Maret 2020. (Foto: Atul Loke/NYT) |
WASATHA.COM - Kaushar Ali adalah seorang pelukis rumah. Ia sedang berusaha pulang ketika dia terjebak dalam bentrokan massa.
Ali tidak bisa mencapai anak-anaknya. Massa Hindu dan Muslim saling melempar batu, menghalangi jalan yang harus dilintasinya.
Ali yang adalah seorang Muslim kemudian meminta bantuan kepada beberapa polisi. Namun, itu menjadi kesalahannya.
Para petugas membantingnya ke tanah dan menendang kepalanya. Mereka mulai memukulinya, demikian pula terhadap beberapa Muslim lainnya.
Ketika orang-orang itu berdarah, memohon belas kasihan, para petugas tertawa, menusuk mereka dengan tongkat dan memaksa mereka menyanyikan lagu kebangsaan.
Penganiayaan aparat itu terjadi pada 24 Februari dan direkam dalam sebuah video. Salah satu dari korban meninggal dua hari kemudian karena luka dalam.
“Polisi bermain-main dengan kami,” kata Ali kepada The New York Times. Dia ingat mereka berkata, “Bahkan jika kami membunuhmu, tidak ada yang akan terjadi pada kami.”
Sejauh ini, mereka benar.
Hasil ekstremisme Hindu di pemerintahan
India telah menderita pertumpahan darah sektarian terburuk selama bertahun-tahun. Banyak orang di sini melihat Hal itu sebagai hasil yang tak terhindarkan dari ekstremisme Hindu yang berkembang di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.
Partainya menganut merek nasionalisme Hindu militan dan para pemimpinnya secara terbuka memfitnah Muslim India.
Dalam beberapa bulan terakhir, Modi telah memimpin serangkaian kebijakan yang secara luas dianggap anti-Muslim, seperti menghapus status khusus Jammu dan Kashmir yang merupakan satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim di India.
Sekarang, semakin banyak bukti yang muncul bahwa polisi Delhi, yang berada di bawah komando langsung pemerintah Modi dan memiliki sangat sedikit perwira Muslim, secara bersama-sama bergerak melawan Muslim dan kadang-kadang secara aktif membantu gerombolan Hindu yang mengamuk di New Delhi pada akhir Februari, membakar rumah-rumah Muslim dan menargetkan keluarga Muslim.
Beberapa video menunjukkan, petugas polisi memukuli dan melemparkan batu ke arah demonstran Muslim dan melambaikan tangan kepada gerombolan Hindu untuk bergabung bersama mereka.
Seorang komandan polisi mengatakan, ketika kekerasan meletus yang pada saat itu kebanyakan massa Hindu, petugas di daerah yang terkena dampak diperintahkan untuk menyimpan senjata mereka di pos-pos.
Wartawan The New York Times mendengar beberapa petugas polisi berteriak satu sama lain bahwa mereka hanya memiliki tongkat dan mereka membutuhkan senjata untuk menghadapi massa yang banyak.
Beberapa pengamat menuduh pasukan polisi sengaja menempatkan sangat sedikit petugas di jalan-jalan, dengan daya tembak yang tidak memadai ketika kekerasan berubah dari bentrokan antara sesama pemrotes menjadi pembunuhan yang menargetkan Muslim.
Dua pertiga dari lebih 50 orang yang terbunuh telah diidentifikasi adalah Muslim. Aktivis HAM menyebutnya pembantaian terorganisir.
Penegak hukum dipolitisasi BJP
Meskipun populasi India adalah 14 persen Muslim dan di New Delhi sebanyak 13 persen, total perwakilan Muslim di kepolisian Delhi kurang dari 2 persen.
Budaya kepolisian India telah lama brutal, bias, antiminoritas dan hampir bersifat kolonial, peninggalan dari masa pemerintahan Inggris di mana polisi tidak memiliki ilusi melayani masyarakat, tetapi digunakan untuk menekan populasi yang rentan.
Namun tampaknya sekarang berbeda, pengamat berpendapat, betapa mesin penegakan hukum India telah sangat dipolitisasi oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), blok pemerintahan nasionalis Hindu Perdana Menteri Narendra Modi.
Pejabat polisi, terutama di negara-negara bagian yang dikendalikan oleh partai Modi, telah sangat selektif dalam target mereka, seperti seorang kepala sekolah Muslim di Karnataka yang dipenjara selama lebih dari dua pekan atas tuduhan penghasutan, setelah murid-muridnya bermain sandiwara tentang undang-undang imigrasi baru yang menurut petugas polisi mengkritik Modi.
Beberapa hakim juga tampaknya terperangkap – atau diusir – oleh gelombang Hindu-nasionalis.
Seorang hakim Delhi yang menyatakan tidak percaya bahwa polisi belum menginvestigasi anggota partai BJP, yang banyak dituduh menghasut kekerasan baru-baru ini di Delhi, dikeluarkan dari kasus ini dan dipindahkan ke negara bagian lain.
Dan pada saat yang sama, Mahkamah Agung membuat serangkaian putusan yang menguntungkan pemerintah, salah satu hakim, Arun Mishra, secara terbuka memuji Modi sebagai “visioner jenius.” [minanews.net]
