WASATHA.COM Banda Aceh - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengajak seluruh masyarakat untuk merefleksikan warisan documenter guna memfasilitasi masyarakat agar kedepannya lebih cerdas dalam menanggapi bencana.
Hal ini disampaikan oleh Taufik pelaksana tugas (Plt) kepala ANRI pada pergelaran seminar internasional bertajuk “Refleksi Arsip Tsunami Samudra Hindia sebagai memory of the word” di Hotel Hermes Place Kamis, (05/12/2019).
“Warga Aceh harus berbangga bahwa pengakuan ini sebagai bukti bangsa Indonesia mampu melestarikan warisan dokumenter untuk kepentingan masyarakat dunia, hal ini akan bermamfaat dalam memfasilitasi agar kedepannya lebih tanggap dalam menghadapi bencana” ujarnya.
Sejak dicantumkan Arsip Tsunami dalam internasional memory of the word register, ANRI berupaya meningatkan kualitas pelestarian melalui pembangunan Depot Arsip Statis dan Tsunami (BAST) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Preservasi dapat terjaga pada generasi yang akan datang di bakoy, Ingin Jaya Aceh Besar yang telah diresmikan oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, fasilitas ini di proyeksi akan menjadi insfrastruktur penting dalam pembentukan pusat studi arsip kebencanaan yang akan dikembangkan bersama Unsyiah.
Arsip Tsunami telah diakui oleh UNESCO pada 30 Oktober 2017 berisi tentang rekaman peristiwa bencana tsunami Aceh yang terjadi 15 tahun silam berupa proses mitigasi, rehabilitasi, rekontruksi pasca bencana serta merekam bagaimana solidaritas antar bangsa dari berbagai penjuru dunia dalam memberikan bantuan kepada setiap daerah yang terdampak bencana.
“Paradigma kedepan alat bukti sebuah peradaban sejarah masa lalu tercatat sebagai dokumen authentic sehingga anak bangsa bisa menikmati dikemudian hari, Kami bekerja sama untuk mencerdaskan penguruan tinggi supaya memberikan konten media sejarah agar diinformasikan dan dikemas sebagai bahan ajar” katanya.
Selain bekerja sama dengan ANRI, Unsyiah juga menggandeng Pemprov Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seminar tersebut ini turut dihadiri oleh berbagai institusi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB), staf ahli bidang Politik dan Hukum dan kepala perpustakaan nasional Republik Indonesia.
