WASATHA.COM, BIREUEN - Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah MT., mengatakan ada 4
strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sebagaimana tertuang
dalam rancangan RPJM Aceh tahun 2017-2022.
Empat strategi itu adalah peningkatan program perlindungan sosial;
peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar; pemberdayaan masyarakat
serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.
"Melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Aceh, maka kita
dituntut agar lebih memaksimalkan empat program itu," kata Wagub Nova
dalam Rapat Koordinasi Daerah Regional I terkait penyamaan persepsi dan
percepatan penanggulangan kemiskinan di Aceh, di Aula Setda Kabupaten Bireuen,
Senin (04/06/2018).
Wagub Nova mengatakan, dalam perlindungan sosial, pemerintah Aceh giat
memberikan bantuan sosial berbasis keluarga seperti beasiswa untuk anak yatim,
JKA, membangun dan merehab rumah penduduk miskin.
Sementara dalam hal pembinaan rumah tangga pada pelayanan dasar,
pemerintah Aceh telah mempermudah akses bagi layanan pendidikan dasar dan
layanan kesehatan. Untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif,
pemerintah Aceh terus mendorong pertumbuhan UMKM, membuka konektivitas
antar-sentra produksi dengan pasar, mempercepat pertumbuhan sektor riil,
serta mendorong pembangunan pertanian yang produktif.
Kantong-kantong kemiskinan di Aceh umumnya berada di wilayah pedesaan.
Merujuk ke data yang dikeluarkan akhir September 2017 lalu, 19,3 persen angka
kemiskinan dari 15,92 persen berada di kawasan pedesaan. Sementara angka
kemiskinan di perkotaan sekitar 11,1 persen.
"Merujuk kepada data ini, maka jika kita ingin menurunkan angka
kemiskinan di Aceh, fokus utamanya harus mengarah ke wilayah pedesaan atau
gampong," kata Nova.
Selain itu, lanjut Nova, salah satu penyebab lain kemiskinan di Aceh,
adalah komitmen dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan yang masih
rendah.
Nova yang juga Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Aceh, menyebutkan Aceh sebenarnya cukup terbantu dengan hadirnya program dana
desa yang dialokasikan dari APBN. Dari tahun 2015 hingga 2018, total anggaran
untuk Aceh sudah mencapai Rp.14,8 triliun. Dengan dukungan itu, diharapkan
setiap gampong bisa lebih berkembang dan tumbuh menjadi gampong mandiri.
Untuk mendorong tercapainya hal tersebut, Nova mengajak semua
pihak berembuk guna merumuskan langkah terbaik dalam memberdayakan
gampong dengan mengoptimalkan anggaran yang ada.
"Tujuannya untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan rakyat,
sehingga kita secara otomatis dapat pula menurunkan angka kemiskinan di
Aceh," kata Nova.
Selainnya, untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah kabupaten dan kota
di Aceh diajak mencari skema pendanaan lain, dengan tidak terpaku pada dana
reguler (APBK/APBD) yang nilainya relatif kecil.
Sementara Sekretaris TKP2K, Azhari, menyebutkan pemerintah
Aceh menargetkan angka kemiskinan di Aceh turun minimal 1 persen per
tahun. Angka itu sebenarnya telah tercapai pada periode pemerintahan tahun
2007-2012. Di mana di tahun itu kemiskinan turun hingga mencapai 8 persen atau
1,6 persen per tahunnya. Hanya saja pada periode selanjutnya mulai bergerak
lambat yaitu berkisar 0,5 persen.
Melihat anggaran Aceh yang tertinggi di Sumatera, harusnya, kata Azhari,
Aceh tidak layak jadi daerah miskin. "Kita perlu berpikir serius untuk
menanggulangi kemiskinan di Aceh," kata Azhari.
