 |
| Tim 11 Ulama Alumni 212 dalam konferensi pers di Restoran Larazeta, Jakarta, Rabu (25/4/2018). (FOTO: DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com) |
WASATHA.COM, JAKARTA - Tim 11 Ulama Alumni 212 mengungkapkan bahwa pertemuan mereka dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor pada Ahad (22/4) lalu membahas masalah kriminalisasi ulama, ustaz, atau aktivis gerakan 212.
Sekretaris Tim 11 Muhammad al Khaththath mengatakan, pihaknya hanya berfokus pada masalah tersebut, tidak membahas politik nasional atau pemilihan umum.
“Kami hanya khusus membicarakan masalah ketidakadailan dan kriminalisasi yang dialami oleh para ulama, habaib, asatiz, dan para tokoh umat Islam,” ujar Al Khaththath saat konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018) seperti diberitakan mirajnews.com.
Di sisi lain, Tim 11 mempertanyakan komitmen pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus ulama dan aktivis 212 yang dikriminalisasi.
“Kebetulan saya yang satu-satunya hadir di dalam pertemuan sembilan bulan lalu di istana negara. Saya mendengar secara langsung setelah presiden mendengar keluhan-keluhan dari para ulama yang hadir, Presiden langsung mengintruksikan Menkopolhukam untuk menindaklanjuti permasaah permasalahan yang terkait dan menimpa semua ulama yang dikriminalisasi,” kata dia.
Al Khaththath melanjutkan, hingga dalam sembilan bulan ini tidak ada kasus-kasus yang menimpa ulama yang bisa diselesaikan dengan baik.
“Sementara kasus belum jelas pun sudah ditindaklanjuti sedangkan laporan-laporan yang dibuat oleh para ulama tentang penistaan terhadapa ulama dan para tokoh bahkan kitab suci umat Islam, Rasul dan Tuhan yang dihina tidak ada satupun yang mendapatakan satu proses hukum yang akurat,” tandasnya.
Ia menampik pertemuan di Istana Bogor Ahad lalu itu juga membahas kondisi politik nasional atau pemilihan umum.
“Kami para Tim 11 tidak pernah berfikir bicara calon-mencalonkan dan tidak ada keterkaitan dengan pileg pilpres, apalagi pilkada. Jadi kami fokus maslah kriminalisasi ulama,” ujarnya.
