Tokoh Lintas Agama Bantah Aceh Intoleran

Share:



WASATHA.COM, Banda Aceh - Para tokoh lintas agama di Aceh membantah dan menolak klaim Aceh sebagai daerah dengan indeks kerukunan rendah di Indonesia. Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Evaluasi Tahunan Kegiatan Kerukunan Umat Beragama Antar Instansi se-Provinsi Aceh, dengan tema “Tebarkan Kedamaian dalam Keragaman” yang digelar Kanwil Kemenag Aceh, di Hotel Grand Arabia, Rabu (19/12/2018).

Kakanwil Kemenag Aceh, Drs H M Daud Pakeh, mengatakan, kehidupan umat beragama di Aceh dari masa ke masa berlangsung cukup harmonis, stabil, dan tidak ada gesekan. “Peunayong di Banda Aceh adalah miniatur kerukunan umat beragama di Aceh. Kalau mau meneliti kehidupan kerukunan beragama di Aceh peneliti harus mengamatinya di Peunayong,” katanya yang dibenarkan Aswar, tokoh Budha dari etnis Tionghoa yang bermukim di Peunayong.

Daud Pakeh menambahkan, untuk meningkatkan kerukunan, tokoh-tokoh lintas agama perlu bertemu secara rutin dan di tempat yang berpindah-pindah.

“FKUB perlu mengagendakan pertemuan umat lintas agama secara bergilir sambil ngopi. Bila perlu kita galang ‘kopi kerukunan’ di warkop-warkop dengan mengajak anak-anak muda membahas kerukunan beragama. Nanti yang bayar harga ngopi sewarung,” Daud Pakeh menawarkan gagasan yang langsung disambut setuju Mayor Conny IR dari Kodam IM dan tokoh-tokoh lainnya.

Heran Klaim Intoleran
Tokoh Katolik, Baron F Pandiangan, mengaku heran atas klaim peneliti dari luar yang menyimpulkan Aceh dengan tingkat toleransi rendah. “Kami merasa harmonis dan nyaman tinggal di Aceh. Aceh sangat tepat bagi kami untuk memurnikan amalan Katolik,” kata Baron.

“Pada pergantian malam tahun baru kami terlarang keluar rumah untuk hura-hura sambil meniup terompet di jalanan. Umat Katolik harus melakukan evaluasi akhir tahun dan melakukan perencanaan untuk tahun baru. Ini sudah level wajib. Kepala keluarga harus menuntun anggota keluarganya, anak-anak dan istri, dalam evaluasi pergantian tahun,” sambung Baron.

“Nah, dalam hal ini, himbauan Wali Kota Banda Aceh yang melarang warga untuk merayakan pergantian tahun di jalanan sangat kami apresiasi. Ini (aturan syariah, red) sesuai sekali dengan harapan kami umat Katolik. Saya bersedia membubuhkan tanda tangan kalau diminta,” sambung Baron.

Hal serupa juga diutarakan oleh Samarel, tokoh Kristen Protestan di Aceh. “Saya terkejut mendengar hasil penelitian yang melaporkan Aceh dengan tingkat toleransi rendah. Kami umat Kristen di Aceh aman-aman saja. Yang membuat panas justru orang luar, kita tak tahu apa kepentingan mereka,” ujar Samarel asal Nias yang sudah 20 tinggal di Banda Aceh. Dia menambahkan dalam ajaran agamanya, pada malam pergantian tahun semua umatnya harus melakukan evaluasi di rumah masing-masing disusul bersilaturrahmi dengan sanak saudara.

Pendapat yang sama juga datang dari Syahnan Ginting, tokoh Hindu di Aceh, dan Yuswar yang tokoh Budha. Keduanya mengaku sangat aman, rukun, dan terlindungi tinggal di Aceh, baik dalam aktivitas sosial dan beribadah.

“Di Aceh ini tidak ada beda perlakuan. Saya bahkan diundang ke acara maulid rasul, antar linto (pesta perkawinan, red), sunnah rasul, dan lain-lain. Tidak ada persoalan apa pun. Kan aneh, mereka yang dari luar justru yang menilai bermasalah,” kata Aswar yang berprofesi sebagai penguasaha itu.

Rapat evaluasi kehidupan umat beragama di Aceh dirancang dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD), dan dipandu oleh Hasan Basri M. Nur dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Aceh. Drs. H. M. Daud Pakeh, Prof A Hamid Sarong, dan Prof Muslim Ibrahim menjadi nara sumber utama dalam FGD itu.

Turut hadir pada acara itu Rahmad Mulyana (Kasubbag Hukum dan KUB Kanwil Kemenag Aceh), Kolonel Dr Ahmad Husein, Mayor Conny  (dari Kodam), Abdul Syukur (FKUB Banda Aceh), Mawardi Juned (Ka Prodi Studi Agama UIN Ar-Raniry), Marzuki Hasyim (Biro Kesra Aceh), M Iqbal (Binda), dan lain-lain. []

No comments